Page 75 - Ironi Cukai Tembakau
P. 75
ih kecil lagi. Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai hanya
memperoleh Rp 425 juta (0,78%) kucuran DBH-CHT, dilaksanakan
oleh dua SKPD, yakni Bagian Humas dan Protokol --yang
melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui program penyebarluasan
informasi tembakau-- sementara Bagian Administrasi Perekonomian
melakukan fasilitasi kegiatan industri hasil tembakau. Kegiatan
pemberantasan barang kena cukai ilegal juga dilaksanakan Bagian
Administrasi Perekonomian dengan anggaran Rp 150 juta (0,28%)
dari total DBH-CHT Kota Kediri.
Sementara itu, pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan sosial
mememperoleh anggaran terbesar, Rp 53,48 miliar (98,59%) dari total
alokasi DBH CHT Kota Kediri. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan
oleh lima SKPD, yakni: Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan
Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan porsi
anggaran terbesar, yakni Rp 50,1 miliar (92,37%). Dinas Pekerjaan
Umum menggunakannya untuk pembangunan RS Gambiran II
yang rencananya bertujuan untuk “program peningkatan derajat
kesehatan masyarakat” lewat penyediaan fasilitas perawatan
kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Pembangunan
RS Gambiran II adalah proyek multi-tahun yang pembangunan
fisiknya direncanakan selesai pada 2013. Pada tahun 2014, DBH-CHT
juga direncanakan akan membiayai pengadaan peralatan kesehatan
di RS Gambiran II, setelah meminta izin Gubernur Jawa Timur.
TABEL 4: Peruntukan DBH-CHT Kota Kediri, 2012 *)
No PERUNTUKAN ANGGARAN PROPORSI
(Rp) (%)
1 Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0 0,00
2 Pembinaan Industri 190.000.000 0,35
3 Pembinaan Lingkungan Sosial 98,59
4 Sosialisasi Ketentuan tentang Cukai 53.481.712.695 0,78
5 Pemberantasan Cukai Ilegal 425.000.000 0,28
JUMLAH 150.000.000 100,00
54.246.712.695
Sumber: Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Kota Kediri (2013)(diolah)
*) rinciannya dapat dilihat pada Lampiran-3
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 57
memperoleh Rp 425 juta (0,78%) kucuran DBH-CHT, dilaksanakan
oleh dua SKPD, yakni Bagian Humas dan Protokol --yang
melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui program penyebarluasan
informasi tembakau-- sementara Bagian Administrasi Perekonomian
melakukan fasilitasi kegiatan industri hasil tembakau. Kegiatan
pemberantasan barang kena cukai ilegal juga dilaksanakan Bagian
Administrasi Perekonomian dengan anggaran Rp 150 juta (0,28%)
dari total DBH-CHT Kota Kediri.
Sementara itu, pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan sosial
mememperoleh anggaran terbesar, Rp 53,48 miliar (98,59%) dari total
alokasi DBH CHT Kota Kediri. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan
oleh lima SKPD, yakni: Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan
Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan porsi
anggaran terbesar, yakni Rp 50,1 miliar (92,37%). Dinas Pekerjaan
Umum menggunakannya untuk pembangunan RS Gambiran II
yang rencananya bertujuan untuk “program peningkatan derajat
kesehatan masyarakat” lewat penyediaan fasilitas perawatan
kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Pembangunan
RS Gambiran II adalah proyek multi-tahun yang pembangunan
fisiknya direncanakan selesai pada 2013. Pada tahun 2014, DBH-CHT
juga direncanakan akan membiayai pengadaan peralatan kesehatan
di RS Gambiran II, setelah meminta izin Gubernur Jawa Timur.
TABEL 4: Peruntukan DBH-CHT Kota Kediri, 2012 *)
No PERUNTUKAN ANGGARAN PROPORSI
(Rp) (%)
1 Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0 0,00
2 Pembinaan Industri 190.000.000 0,35
3 Pembinaan Lingkungan Sosial 98,59
4 Sosialisasi Ketentuan tentang Cukai 53.481.712.695 0,78
5 Pemberantasan Cukai Ilegal 425.000.000 0,28
JUMLAH 150.000.000 100,00
54.246.712.695
Sumber: Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Kota Kediri (2013)(diolah)
*) rinciannya dapat dilihat pada Lampiran-3
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 57
