Page 73 - Ironi Cukai Tembakau
P. 73
dasarkan PERMENKEU 197/2012, Kota Kediri mendapatkan
kucuran sebesar Rp 54,24 miliar.
Pengelolaan BDH-CHT di Kota Kediri melewati aturan yang
agak berbeda. Di sini, penentuan alokasi dibicarakan melalui
forum MUSRENBANG yang melibatkan semua SKPD dan
dipimpin langsung oleh Walikota. Dalam MUSRENBANG itu,
mereka membuat perencanaan pembangunan dan anggaran
untuk tahun yang akan datang, termasuk alokasi DBH-CHT
dan SKPD pengelolanya, meski tetap merujuk kepada pedoman
umun yang ditetapkan PERMENKEU dan PERGUB Jatim. Setelah
MUSRENBANG menetapkan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
DBH-CHT dijalankan oleh Bidang Administrasi Perekonomian
Kota Kediri sebagai Sekretariat DBH-CHT. Sebagaimana di daerah
lain, tugas Sekretariat ini melakukan pengumpulan rencana
program hingga dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Secara
teknis, Sekretariat ini yang berkomunikasi dengan Sekretariat di
tingkat provinsi pada pertemuan ‘rekonsiliasi’ anggaran mengenai
kesesuaian program dengan PERMENKEU dan PERGUB Jatim.
Dari lima kegiatan yang diamanatkan UU Cukai, hanya empat
kegiatan yang terlaksana di Kota Kediri. Kegiatan yang berkaitan
dengan peningkatan bahan baku tidak dilaksanakan, karena di
daerah ini tidak terdapat perkebunan tembakau.
Jenis kegiatan yang disasar oleh penganggaran DBH-CHT di Kota
Kediri menunjukkan ketimpangan alokasi yang lebih mengarah
sektor-sektor yang justru semakin menjauh atau dialihkan dari sektor
pertanian dan usaha tembakau dan rokok. Padahal, seharusnya
pemecahan masalah semacam itu lebih ditempatkan sebagai kerja
ad hoc untuk membantu pengusaha industri rokok kecil yang
tengah kesulitan menyambung hidup, bukan sebagai pemecahan
permanen untuk membangun kembali industri rokok yang ambruk
akibat PERMENKEU. Karena, dalam kenyataannya, Kota Kediri
merupakan salah satu penyumbang cukai terbesar kepada negara
karena keberadaan industri hasil tembakau (rokok) skala besar
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 55
kucuran sebesar Rp 54,24 miliar.
Pengelolaan BDH-CHT di Kota Kediri melewati aturan yang
agak berbeda. Di sini, penentuan alokasi dibicarakan melalui
forum MUSRENBANG yang melibatkan semua SKPD dan
dipimpin langsung oleh Walikota. Dalam MUSRENBANG itu,
mereka membuat perencanaan pembangunan dan anggaran
untuk tahun yang akan datang, termasuk alokasi DBH-CHT
dan SKPD pengelolanya, meski tetap merujuk kepada pedoman
umun yang ditetapkan PERMENKEU dan PERGUB Jatim. Setelah
MUSRENBANG menetapkan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
DBH-CHT dijalankan oleh Bidang Administrasi Perekonomian
Kota Kediri sebagai Sekretariat DBH-CHT. Sebagaimana di daerah
lain, tugas Sekretariat ini melakukan pengumpulan rencana
program hingga dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Secara
teknis, Sekretariat ini yang berkomunikasi dengan Sekretariat di
tingkat provinsi pada pertemuan ‘rekonsiliasi’ anggaran mengenai
kesesuaian program dengan PERMENKEU dan PERGUB Jatim.
Dari lima kegiatan yang diamanatkan UU Cukai, hanya empat
kegiatan yang terlaksana di Kota Kediri. Kegiatan yang berkaitan
dengan peningkatan bahan baku tidak dilaksanakan, karena di
daerah ini tidak terdapat perkebunan tembakau.
Jenis kegiatan yang disasar oleh penganggaran DBH-CHT di Kota
Kediri menunjukkan ketimpangan alokasi yang lebih mengarah
sektor-sektor yang justru semakin menjauh atau dialihkan dari sektor
pertanian dan usaha tembakau dan rokok. Padahal, seharusnya
pemecahan masalah semacam itu lebih ditempatkan sebagai kerja
ad hoc untuk membantu pengusaha industri rokok kecil yang
tengah kesulitan menyambung hidup, bukan sebagai pemecahan
permanen untuk membangun kembali industri rokok yang ambruk
akibat PERMENKEU. Karena, dalam kenyataannya, Kota Kediri
merupakan salah satu penyumbang cukai terbesar kepada negara
karena keberadaan industri hasil tembakau (rokok) skala besar
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 55
