Page 69 - Ironi Cukai Tembakau
P. 69
Realisasi DBH-CHT di Kabupaten Jember
Penyaluran DBH-CHT di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa
kekuasaan bupati cukup besar dalam hal pengambilan keputusan
strategis seperti pengalokasian dan penentuan besarannya.
Sementara untuk melakukan pekerjaan teknis --seperti penyebaran
informasi anggaran dan pendistribusiannya, mengumpulkan usulan
dan laporan-- diserahkan kepada satu Tim Sekretariat. pengambilan
keputusan mengenai semua hal tersebut berada di tim yang dipimpin
langsung oleh bupati. Hal ini tampaknya tidak sesuai dengan aturan
yang berada di atasnya.
Pada tahun anggaran 2012, Kabupaten Jember mendapatkan Rp
17,0 miliar.45 Sebagaimana daerah lain, Kabupaten ini memiliki
mekanisme baku sebelum, saat dan setelah eksekusi program-
program yang mendapatkan DBH-CHT. Seperti yang tertuang dalam
PERGUB Jatim 6/2012, bupati membentuk Tim Sekretariat DBH-CHT
yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten. Tim ini berfungsi
untuk mengampu administrasi dan prosedur DBH-CHT di aras
kabupaten.46 Tim Sekretariat sendiri sehari-harinya dijalankan oleh
Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
(BAPPEKAB). Artinya, seluruh proposal yang diajukan oleh SKPD
akan dikumpulkan, dibahas, dan direkomendasikan kepada Tim
Sekretariat melalui Biro Perekonomian BAPPEKAB. Demikian juga
43 Sesuai PERMENKEU 46/2012 yang diperbaharui dengan PERMENKEU
197/2012.
46 Sesuai Pasal 12-15 PERGUB JATIM 6/2012. Tugas-tugas Tim Sekretariat
adalah: (1) menyebarkan edaran dari Sekretariat Provinsi mengenai sosialiasi
tahun anggaran berikutnya; (2) mensosialisasikan besaran anggaran
tahun berjalan dan mengkoordinasi proposal rencana kerja anggaran; (3)
mengumumkan pendistribusian anggaran sesuai proposal yang diajukan oleh
SKPD-SKPD berdasarkan peraturan Gubernur; (4) mengumpulkan SKPD-SKPD
terkait untuk mengevaluasi dan mengumpulkan laporan realisasi keuangan
dan atau capaian program di tahun anggaran berjalan; (5) merekapitulasi
laporan dan mengirimkan kepada Sekretariat Provinsi.
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 51
Penyaluran DBH-CHT di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa
kekuasaan bupati cukup besar dalam hal pengambilan keputusan
strategis seperti pengalokasian dan penentuan besarannya.
Sementara untuk melakukan pekerjaan teknis --seperti penyebaran
informasi anggaran dan pendistribusiannya, mengumpulkan usulan
dan laporan-- diserahkan kepada satu Tim Sekretariat. pengambilan
keputusan mengenai semua hal tersebut berada di tim yang dipimpin
langsung oleh bupati. Hal ini tampaknya tidak sesuai dengan aturan
yang berada di atasnya.
Pada tahun anggaran 2012, Kabupaten Jember mendapatkan Rp
17,0 miliar.45 Sebagaimana daerah lain, Kabupaten ini memiliki
mekanisme baku sebelum, saat dan setelah eksekusi program-
program yang mendapatkan DBH-CHT. Seperti yang tertuang dalam
PERGUB Jatim 6/2012, bupati membentuk Tim Sekretariat DBH-CHT
yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten. Tim ini berfungsi
untuk mengampu administrasi dan prosedur DBH-CHT di aras
kabupaten.46 Tim Sekretariat sendiri sehari-harinya dijalankan oleh
Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
(BAPPEKAB). Artinya, seluruh proposal yang diajukan oleh SKPD
akan dikumpulkan, dibahas, dan direkomendasikan kepada Tim
Sekretariat melalui Biro Perekonomian BAPPEKAB. Demikian juga
43 Sesuai PERMENKEU 46/2012 yang diperbaharui dengan PERMENKEU
197/2012.
46 Sesuai Pasal 12-15 PERGUB JATIM 6/2012. Tugas-tugas Tim Sekretariat
adalah: (1) menyebarkan edaran dari Sekretariat Provinsi mengenai sosialiasi
tahun anggaran berikutnya; (2) mensosialisasikan besaran anggaran
tahun berjalan dan mengkoordinasi proposal rencana kerja anggaran; (3)
mengumumkan pendistribusian anggaran sesuai proposal yang diajukan oleh
SKPD-SKPD berdasarkan peraturan Gubernur; (4) mengumpulkan SKPD-SKPD
terkait untuk mengevaluasi dan mengumpulkan laporan realisasi keuangan
dan atau capaian program di tahun anggaran berjalan; (5) merekapitulasi
laporan dan mengirimkan kepada Sekretariat Provinsi.
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 51
