Page 147 - Kretek Pusaka Nusantara
P. 147
TEK Pusaka Nusantara
…Beberapa daerah lain di Jawa Tengah; Bantul dan Sleman di DIY;
Madura, Jember, Bojonegoro, Tuban dan beberapa daerah lain di Jawa
Timur ya. Nah, kira-kira kalau Kyai bisa memberikan gambaran
prediksinya, separah apa kira-kira dampaknya kalau tembakau dibatasi atau
bahkan sampai benar-benar dilarang?
Ya, Pemerintah ini misalnya…. Tembakau Silok, di daerah Kacamatan
Imogiri Kabupaten Bantul DIY, kan sudah mati, karena tidak diadvokasi
oleh pemerintah, oleh negara toh? Kemudian juga, tembakau srintil
bagaimana nasibnya? Nah kalau dalam keadaan begini ini, kalau semuanya
dilarang terus bagaimana? Itu kan podho wae karo mateni rakyat (sama saja
dengan membunuh/mematikan rakyat) toh kalau begitu itu? Jadi ya
larangan-larangan, peraturan-peraturan yang justeru mengurangi kedaulatan
ekonomi rakyat ya musti harus dilawan. Gitu.
Artinya Kyai menyatakan PP yang mengatur pengendalian dan
pembatasan produksi rokok kretek dan tembakau, juga Peraturan Daerah
yang membatas konsumsi rokok sebagai melanggar atau mengganggu
kedaulatan ekonomi rakyat ya? Kalau begitu apakah dapat dikatakan bahwa
PP yang mangatur pengendalian dan pembatasa, bahkan suatu saat
pelarangan produksi rokok kretek dan tembakau ini sebagai tindakan
negara yang melanggar hak ekonomi warga negara?
Ya jelas dong. Ya jelas dong. Itu jelas, wis ora usah ditekokke maneh
(sudah tidak perlu dipetanyakan lagi), wong membunuh kedaulatan ekonomi
rakyat kok.
Pertanyaan saya itu kan sekedar menegaskan, untuk mendapakan
pernyataan tertutup yang tegas. Ha ha ha ha.
Ha ha ha, lha iya, memang kelihatan banget. Ha ha ha ha. Jelas
dampaknya membunuh ekonomi rakyat kok. Dan tragisnya, sudah
melanggar hak kedaulatan ekonomi rakyat itu, hanya oleh karena demi
memenangkan kebijakan yang mengguntungkan kepentingan kapitalisme
global. Nah lalu pertanyaannya: Di mana kemandirian negara kita? Itu lho.
Ini kan sudah menyangkut kedaulatan ekonomi rakyat dan kedaulatan negara
juga. Nah…, ya saya itu memang selalu curiga, konvensi-konvensi yang
ditandatangi pemerintah ini sebenarnya merupakan jeratan bagi potensi-
potensi negara lemah. Ee ee, konvensi-konvensi, misalnya ukuran-ukuran
keberhasilan pembangunan, semacam MDG’S. Ukuran-ukurannya yang A,
138
…Beberapa daerah lain di Jawa Tengah; Bantul dan Sleman di DIY;
Madura, Jember, Bojonegoro, Tuban dan beberapa daerah lain di Jawa
Timur ya. Nah, kira-kira kalau Kyai bisa memberikan gambaran
prediksinya, separah apa kira-kira dampaknya kalau tembakau dibatasi atau
bahkan sampai benar-benar dilarang?
Ya, Pemerintah ini misalnya…. Tembakau Silok, di daerah Kacamatan
Imogiri Kabupaten Bantul DIY, kan sudah mati, karena tidak diadvokasi
oleh pemerintah, oleh negara toh? Kemudian juga, tembakau srintil
bagaimana nasibnya? Nah kalau dalam keadaan begini ini, kalau semuanya
dilarang terus bagaimana? Itu kan podho wae karo mateni rakyat (sama saja
dengan membunuh/mematikan rakyat) toh kalau begitu itu? Jadi ya
larangan-larangan, peraturan-peraturan yang justeru mengurangi kedaulatan
ekonomi rakyat ya musti harus dilawan. Gitu.
Artinya Kyai menyatakan PP yang mengatur pengendalian dan
pembatasan produksi rokok kretek dan tembakau, juga Peraturan Daerah
yang membatas konsumsi rokok sebagai melanggar atau mengganggu
kedaulatan ekonomi rakyat ya? Kalau begitu apakah dapat dikatakan bahwa
PP yang mangatur pengendalian dan pembatasa, bahkan suatu saat
pelarangan produksi rokok kretek dan tembakau ini sebagai tindakan
negara yang melanggar hak ekonomi warga negara?
Ya jelas dong. Ya jelas dong. Itu jelas, wis ora usah ditekokke maneh
(sudah tidak perlu dipetanyakan lagi), wong membunuh kedaulatan ekonomi
rakyat kok.
Pertanyaan saya itu kan sekedar menegaskan, untuk mendapakan
pernyataan tertutup yang tegas. Ha ha ha ha.
Ha ha ha, lha iya, memang kelihatan banget. Ha ha ha ha. Jelas
dampaknya membunuh ekonomi rakyat kok. Dan tragisnya, sudah
melanggar hak kedaulatan ekonomi rakyat itu, hanya oleh karena demi
memenangkan kebijakan yang mengguntungkan kepentingan kapitalisme
global. Nah lalu pertanyaannya: Di mana kemandirian negara kita? Itu lho.
Ini kan sudah menyangkut kedaulatan ekonomi rakyat dan kedaulatan negara
juga. Nah…, ya saya itu memang selalu curiga, konvensi-konvensi yang
ditandatangi pemerintah ini sebenarnya merupakan jeratan bagi potensi-
potensi negara lemah. Ee ee, konvensi-konvensi, misalnya ukuran-ukuran
keberhasilan pembangunan, semacam MDG’S. Ukuran-ukurannya yang A,
138
