Page 111 - Ironi Cukai Tembakau
P. 111
sangat mengejutkan karena anggaran paling besar di arahkan
untuk program pembinaan lingkungan sosial, yaitu Rp 41 miliar,
jauh lebih besar dibandingkan dengan program peningkatan kualitas
bahan baku yang hanya mendapatkan Rp 5,28 miliar. Artinya,
pernyataan BAPPEDA Provinsi NTB yang menyebutkan bahwa
program DBH-CHT di provinsi ini diarahkan untuk kebutuhan
petani menjadi terbantahkan. Bahkan jika dilihat lebih cermat,
program peningkatan kualitas bahan baku yang langsung menyentuh
petani tembakau khususnya masih sangat sedikit. Kegiatan yang
langsung memberi manfaat kepada petani tembakau misalnya, hanya
terbatas pada bantuan hand tractor,112 mesin perajang untuk petani
tembakau lokal, dan dana hibah untuk kelompok tani.
Selain itu, Dinas Perkebunan juga memanfaatkan DBH-CHT untuk
pengembangan diversifikasi tanaman, berupa pengadaan bibit kopi
arabika, bibit kopi robusta dan bibit kakao, yang total anggarannya
Rp 2,26 miliar. Program diversifikasi tanaman dapat dipahami
sebagai proyek jangka panjang untuk mengarahkan petani tembakau
untuk pelan-pelan meninggalkan tembakau. Artinya, program
ini justru bertentangan dengan filosofi DBH-CHT, karena akan
membunuh budidaya tembakau.
Tidak tepat sasaran, juga bisa berarti, pemanfatan DBH-CHT
tidak dilakukan di wilayah yang membutuhkan. Contoh, Dinas
Kesehatan menggunakan anggaran DBH-CHT dalam jumlah
besar, Rp 5,5 milyar, untuk pembangunan 20 unit Pos Kesehatan
Desa (POSKESDES) beserta peralatannya. Namun pembangunan
POSKESDES itu tidak diutamakan untuk desa-desa sentra petani
112 Penyaluran hand tractor kepada kelompok tani ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB
Nomor PLA.841.1/152/V/2012 tentang Penetapan Kelompok Tani/Gabungan
Kelompok Tani/Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Penerima Manfaat Hand
Traktor Roda Dua (DBH-CHT) di Kab/Kota se-NTB, Program Peningkatan
Ketahanan Pangan, Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
Provinsi NTB Tahun 2012.
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 93
untuk program pembinaan lingkungan sosial, yaitu Rp 41 miliar,
jauh lebih besar dibandingkan dengan program peningkatan kualitas
bahan baku yang hanya mendapatkan Rp 5,28 miliar. Artinya,
pernyataan BAPPEDA Provinsi NTB yang menyebutkan bahwa
program DBH-CHT di provinsi ini diarahkan untuk kebutuhan
petani menjadi terbantahkan. Bahkan jika dilihat lebih cermat,
program peningkatan kualitas bahan baku yang langsung menyentuh
petani tembakau khususnya masih sangat sedikit. Kegiatan yang
langsung memberi manfaat kepada petani tembakau misalnya, hanya
terbatas pada bantuan hand tractor,112 mesin perajang untuk petani
tembakau lokal, dan dana hibah untuk kelompok tani.
Selain itu, Dinas Perkebunan juga memanfaatkan DBH-CHT untuk
pengembangan diversifikasi tanaman, berupa pengadaan bibit kopi
arabika, bibit kopi robusta dan bibit kakao, yang total anggarannya
Rp 2,26 miliar. Program diversifikasi tanaman dapat dipahami
sebagai proyek jangka panjang untuk mengarahkan petani tembakau
untuk pelan-pelan meninggalkan tembakau. Artinya, program
ini justru bertentangan dengan filosofi DBH-CHT, karena akan
membunuh budidaya tembakau.
Tidak tepat sasaran, juga bisa berarti, pemanfatan DBH-CHT
tidak dilakukan di wilayah yang membutuhkan. Contoh, Dinas
Kesehatan menggunakan anggaran DBH-CHT dalam jumlah
besar, Rp 5,5 milyar, untuk pembangunan 20 unit Pos Kesehatan
Desa (POSKESDES) beserta peralatannya. Namun pembangunan
POSKESDES itu tidak diutamakan untuk desa-desa sentra petani
112 Penyaluran hand tractor kepada kelompok tani ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB
Nomor PLA.841.1/152/V/2012 tentang Penetapan Kelompok Tani/Gabungan
Kelompok Tani/Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Penerima Manfaat Hand
Traktor Roda Dua (DBH-CHT) di Kab/Kota se-NTB, Program Peningkatan
Ketahanan Pangan, Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
Provinsi NTB Tahun 2012.
Pelaksanaan DBH-CHT: Temuan di Lima Daerah | 93
