Page 110 - Tembakau, Negara, dan Keserakahan Modal Asing
P. 110
bakau, Negara dan Keserakahan Modal Asing
ini tidak berfungsi untuk waktu yang lama. Pada tahun 1984 pelelangan
penjualan tembakau jenis flue-cured dikenalkan untuk pertama kali oleh
Dewan Tembakau di Karnataka dan Andhra Pradesh.
Pada tahun 1990 pemerintah pusat mengeluarkan arahan untuk
melarang merokok di area publik, larangan iklan di radio nasional dan
saluran televisi, memberikan nasihat kepada pemerintah negara untuk
tidak menjual rokok di sekitar institusi pendidikan, mengamanatkan
untuk menampilkan peringatan kesehatan pada produk hukum
tembakau kunyah (chewing tobacco).
Pada tahun 1991 pemerintah merilis Regional dan Nasional
Konsultasi tentang Tembakau dan Kesehatan. Pada tahun 1995 Komite
Parlemen pada Undang-undang Subordinat dari Lok Sabha Kesepuluh
memeriksa aturan tentang Undang-undang Rokok (Peraturan Produksi,
Pasokan, dan Distribusi) yang diresmikan pada tahun 1975 dan membuat
saran-saran khusus untuk memperkuat aturan guna mencapai hasil yang
lebih baik dalam pengendalian tembakau. Perkembangan selanjutnya
tentang aturan tembakau di India sebagai berikut:
• 1995: Komite Ahli Ekonomi Tembakau memperoleh otoritas dari
Kementerian Kesehatan Pusat.
• 1999: Pengadilan Tinggi Kerala mengumumkan larangan merokok
di area publik.
• 1999: Departemen Kereta Api melarang penjualan rokok dan
beedi di stasiun dan di dalam kereta api.
• 2000: Pemerintah Pusat melarang iklan rokok di TV kabel.
• 2001: Mahkamah Agung India mengumumkan larangan merokok
di area publik.
• 2001: Departemen Kereta Api memberlakukan larangan penjualan
gutkha di stasiun kereta api, tempat terbuka, pusat pemesanan
tiket, dan di kereta api.
• 2001: Komite Nasional Hak Asasi Manusia India (NHRC)
mengadakan konsultasi South-East Asia Regional tentang
96
ini tidak berfungsi untuk waktu yang lama. Pada tahun 1984 pelelangan
penjualan tembakau jenis flue-cured dikenalkan untuk pertama kali oleh
Dewan Tembakau di Karnataka dan Andhra Pradesh.
Pada tahun 1990 pemerintah pusat mengeluarkan arahan untuk
melarang merokok di area publik, larangan iklan di radio nasional dan
saluran televisi, memberikan nasihat kepada pemerintah negara untuk
tidak menjual rokok di sekitar institusi pendidikan, mengamanatkan
untuk menampilkan peringatan kesehatan pada produk hukum
tembakau kunyah (chewing tobacco).
Pada tahun 1991 pemerintah merilis Regional dan Nasional
Konsultasi tentang Tembakau dan Kesehatan. Pada tahun 1995 Komite
Parlemen pada Undang-undang Subordinat dari Lok Sabha Kesepuluh
memeriksa aturan tentang Undang-undang Rokok (Peraturan Produksi,
Pasokan, dan Distribusi) yang diresmikan pada tahun 1975 dan membuat
saran-saran khusus untuk memperkuat aturan guna mencapai hasil yang
lebih baik dalam pengendalian tembakau. Perkembangan selanjutnya
tentang aturan tembakau di India sebagai berikut:
• 1995: Komite Ahli Ekonomi Tembakau memperoleh otoritas dari
Kementerian Kesehatan Pusat.
• 1999: Pengadilan Tinggi Kerala mengumumkan larangan merokok
di area publik.
• 1999: Departemen Kereta Api melarang penjualan rokok dan
beedi di stasiun dan di dalam kereta api.
• 2000: Pemerintah Pusat melarang iklan rokok di TV kabel.
• 2001: Mahkamah Agung India mengumumkan larangan merokok
di area publik.
• 2001: Departemen Kereta Api memberlakukan larangan penjualan
gutkha di stasiun kereta api, tempat terbuka, pusat pemesanan
tiket, dan di kereta api.
• 2001: Komite Nasional Hak Asasi Manusia India (NHRC)
mengadakan konsultasi South-East Asia Regional tentang
96
