Page 35 - Membunuh Indonesia
P. 35
TEK MEMBUNUH INDONESIA
Becermin pada Komoditas
Nasional Lain
Dunia dan IMF) untuk menelan pil pahit TRIPS itu (Lihat Chang: 19
2008).
Bahkan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang meng-
atur kedaulatan masing-masing bangsa atas kekayaan hayatinya pun
tidak bergigi menghadapi ulah para big pharma. Hukum internasional itu
menjamin adanya pembagian hasil yang setara antar-negara-negara yang
terlibat dalam pemanfaatan bersama keanekaragaman hayati. Namun
mereka menjadikan keanekaragaman hayati sekadar komoditas dagang
yang tak adil antara negara kaya dan miskin. Parahnya lagi, negara-
negara kaya memiliki catatan tidak membayar utang mereka. Sebuah
laporan United Nations Development Program menyebutkan, negara
maju berutang kepada negara-negara berkembang lebih dari USD 300
juta untuk royalti bibit tanaman, dan USD 5 miliar untuk tanaman
obat.22
Di sisi lain, riset untuk saintifikasi jamu masih berjalan di tempat,
bahkan terkesan setengah hati. Jangankan untuk urusan riset, dalam
hal pendidikan dan penelitian herbal pun kita masih jauh tertinggal,
dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Sejauh ini, kita baru punya
segelintir universitas yang menyediakan pogram di bidang herbal. Se-
mentara Thailand, misalnya, sudah punya 21 universitas yang menge-
lola program pascasarjana di bidang herbal.
Sudah begitu, riset mengenai pengobatan herbal yang ada pun berjalan
nyaris tanpa koordinasi. Padahal ada cukup banyak lembaga penelitian
yang memiliki bidang khusus soal ini, seperti di Universitas Sumatera
Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga
(UNAIR), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bahkan
Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan melalui BPOM, dan
Kantor Kementerian Ristek juga berkecimpung di bidang herbal. Alhasil,
kita tidak punya pangkalan data tentang potensi tanaman lokal yang bisa
digunakan sebagai obat. Padahal, pengelolaan data yang terintegrasi
tentu akan memberi sumbangsih besar terhadap pengembangan sistem
22 “Big Business, Big Damage”, http://www.insideindonesia.org/stories/big-business-big-dam-
age-12091345 (diakses tanggal 15 Februari 2011).
Becermin pada Komoditas
Nasional Lain
Dunia dan IMF) untuk menelan pil pahit TRIPS itu (Lihat Chang: 19
2008).
Bahkan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang meng-
atur kedaulatan masing-masing bangsa atas kekayaan hayatinya pun
tidak bergigi menghadapi ulah para big pharma. Hukum internasional itu
menjamin adanya pembagian hasil yang setara antar-negara-negara yang
terlibat dalam pemanfaatan bersama keanekaragaman hayati. Namun
mereka menjadikan keanekaragaman hayati sekadar komoditas dagang
yang tak adil antara negara kaya dan miskin. Parahnya lagi, negara-
negara kaya memiliki catatan tidak membayar utang mereka. Sebuah
laporan United Nations Development Program menyebutkan, negara
maju berutang kepada negara-negara berkembang lebih dari USD 300
juta untuk royalti bibit tanaman, dan USD 5 miliar untuk tanaman
obat.22
Di sisi lain, riset untuk saintifikasi jamu masih berjalan di tempat,
bahkan terkesan setengah hati. Jangankan untuk urusan riset, dalam
hal pendidikan dan penelitian herbal pun kita masih jauh tertinggal,
dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Sejauh ini, kita baru punya
segelintir universitas yang menyediakan pogram di bidang herbal. Se-
mentara Thailand, misalnya, sudah punya 21 universitas yang menge-
lola program pascasarjana di bidang herbal.
Sudah begitu, riset mengenai pengobatan herbal yang ada pun berjalan
nyaris tanpa koordinasi. Padahal ada cukup banyak lembaga penelitian
yang memiliki bidang khusus soal ini, seperti di Universitas Sumatera
Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga
(UNAIR), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bahkan
Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan melalui BPOM, dan
Kantor Kementerian Ristek juga berkecimpung di bidang herbal. Alhasil,
kita tidak punya pangkalan data tentang potensi tanaman lokal yang bisa
digunakan sebagai obat. Padahal, pengelolaan data yang terintegrasi
tentu akan memberi sumbangsih besar terhadap pengembangan sistem
22 “Big Business, Big Damage”, http://www.insideindonesia.org/stories/big-business-big-dam-
age-12091345 (diakses tanggal 15 Februari 2011).
