Nicotine War

Beberapa waktu terakhir ini, perdebatan tentang rokok dan tembakau merebak cukup hangat di tengah-tengah masyarakat di negeri ini. Belum sirna keheranan publik terhadap raibnya satu pasal dari Rancangan Undang-Undang Kesehatan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Selasa 9 Maret 2010, mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok.Sebelumnya, mengikuti jejak Pemda DKI Jakarta, sebagian besar Pemerintah Daerah dengan penuh antusias mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang larangan dan pembatasan terhadap perokok. Pada saat yang sama Pemerintah juga sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan. Rokok dan perokok dipandang sebagai sumber (berbagai) penyakit (sosial) yang perlu diberantas, atau setidaknya perlu dibatasi untuk tidak menyebar kepada orang lain.

Di sisi lain, ratusan ribu petani tembakau dan buruh pabrik rokok melakukan unjuk-rasa menolak RPP dan semua peraturan tentang pembatasan produk tembakau. Para buruh dan petani ini menunjukkan dengan jelas besarnya sumbangan tembakau dan produk tembakau dalam perekonomian rakyat, bahkan bagi penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah dari cukai rokok, bahkan jauh melampaui pajak dari sejumlah perusahaan pertambangan terbesar di republik ini. Dalam situasi krisis ekonomi yang paling parah sekalipun, seperti yang terjadi pada 1998, usaha rokok dan produk tembakau lainnya tetap tidak terpengaruh -- kalau tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya sumber ekonomi yang paling stabil.

Perdebatan, pro dan kontra, terhadap rokok dan produk tembakau, ternyata bukan cuma terjadi di Indonesia. Di Amerika dan Eropa, perdebatan ini bahkan sudah menghangat sejak dekade 1960-an. Bukan rahasia lagi, perdebatan soal rokok dan produk tembakau sejatinya bukanlah sebatas wacana moral tentang dosa dan bukan dosa, bukan juga sekedar argumentasi teknis medis yang bebas nilai tentang sehat dan tidak sehat, tapi sudah berada pada ranah persaingan memperebutkan pasar bagi produk korporasi.