Page 5 - Nicotine War
P. 5
Pengantar Penerbit

Beberapa waktu terakhir ini, perdebatan tentang rokok dan tembakau
merebak cukup hangat di tengah-tengah masyarakat di negeri ini. Belum
sirna keheranan publik terhadap raibnya satu pasal dari Rancangan
Undang-Undang Kesehatan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada
Selasa 9 Maret 2010, mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok.
Sebelumnya, mengikuti jejak Pemda DKI Jakarta, sebagian besar
Pemerintah Daerah dengan penuh antusias mengeluarkan Peraturan
Daerah (PERDA) tentang larangan dan pembatasan terhadap perokok.
Pada saat yang sama Pemerintah juga sedang mempersiapkan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengamanan Produk
Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan. Rokok dan perokok
dipandang sebagai sumber (berbagai) penyakit (sosial) yang perlu
diberantas, atau setidaknya perlu dibatasi untuk tidak menyebar kepada
orang lain.

Di sisi lain, ratusan ribu petani tembakau dan buruh pabrik rokok
melakukan unjuk-rasa menolak RPP dan semua peraturan tentang
pembatasan produk tembakau. Para buruh dan petani ini menunjukkan
dengan jelas besarnya sumbangan tembakau dan produk tembakau
dalam perekonomian rakyat, bahkan bagi penerimaan pemerintah.
Penerimaan pemerintah dari cukai rokok, bahkan jauh melampaui
pajak dari sejumlah perusahaan pertambangan terbesar di republik ini.
Dalam situasi krisis ekonomi yang paling parah sekalipun, seperti yang
terjadi pada 1998, usaha rokok dan produk tembakau lainnya tetap
tidak terpengaruh -- kalau tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya
sumber ekonomi yang paling stabil.

Perdebatan, pro dan kontra, terhadap rokok dan produk tembakau,
ternyata bukan cuma terjadi di Indonesia. Di Amerika dan Eropa,
perdebatan ini bahkan sudah menghangat sejak dekade 1960-an.
Bukan rahasia lagi, perdebatan soal rokok dan produk tembakau
sejatinya bukanlah sebatas wacana moral tentang dosa dan bukan
dosa, bukan juga sekedar argumentasi teknis medis yang bebas nilai

v
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10